JAKARTA, POSNUSA.com — Pemerintah mematangkan kerangka regulasi teknis penerapan Pajak Karbon (Carbon Tax) dan Sistem Perdagangan Emisi (Cap and Trade) yang ditargetkan mulai efektif diuji coba pada semester kedua 2026. Harmonisasi lintas kementerian ini difokuskan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara serta industri beremisi intensif seperti semen dan petrokimia.Mekanisme Cap-and-Tax TerkoordinasiDalam skema yang dirancang Badan Kebijakan Fiskal, entitas industri yang menghasilkan emisi melebihi batas atas (cap) batas alokasi emisi wajib membeli sertifikat pengurangan emisi di bursa karbon nasional (IDXCarbon) atau membayar tarif pajak karbon residual."Instrumen fiskal ini dirancang dengan prinsip revenue-neutral; seluruh penerimaan pajak karbon akan dialokasikan kembali (earmarking) untuk subsidi adopsi energi terbarukan dan program transisi tenaga kerja di sektor fosil," papar pejabat Kemenkeu.Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai pionir regulasi iklim progresif di kawasan ASEAN yang mengadopsi mekanisme pasar sekaligus instrumen fiskal komprehensif.
Langkah strategis ini menandai komitmen otoritas terkait dalam mengawal kepastian arah kebijakan di tengah dinamika sektoral yang kian berkembang pesat di tingkat nasional maupun daerah.
Dinamika Regulasi dan Keterangan Otoritas Terkait
“Sinkronisasi data antarinstansi serta percepatan implementasi teknis di lapangan merupakan prioritas utama demi menjaga stabilitas dan akuntabilitas publik.”
Dinamika Regulasi dan Keterangan Otoritas Terkait
"Sinkronisasi data antarinstansi serta percepatan implementasi teknis di lapangan merupakan prioritas utama demi menjaga stabilitas dan akuntabilitas publik."
Dinamika Regulasi dan Keterangan Otoritas Terkait. (ILH)
Menu Rubrik Posnusa