JAKARTA, POSNUSA.com — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi digital M-Paspor guna mempermudah proses pendaftaran dan penjadwalan penggantian dokumen perjalanan internasional yang hampir habis masa berlakunya. Layanan digital ini dirancang untuk memangkas birokrasi manual dan memberikan transparansi penuh bagi pemohon paspor di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia sepanjang tahun 2026.
Meskipun proses pendaftaran, pengisian formulir, pengunggahan dokumen, hingga pemilihan jadwal kedatangan dapat dilakukan secara daring dari rumah atau kantor, pihak keimigrasian menegaskan bahwa kehadiran fisik pemohon tetap diwajibkan. Tahapan lanjutan seperti pemeriksaan keaslian dokumen, wawancara mendalam, pengambilan foto wajah, serta perekaman sidik jari wajib dilangsungkan langsung di kantor layanan imigrasi yang telah dipilih sebelumnya melalui aplikasi.
Berdasarkan ketentuan operasional keimigrasian, pengajuan penggantian dokumen ini dapat dilakukan ketika masa berlaku paspor telah habis total maupun ketika masa berlakunya tersisa kurang dari enam bulan. Langkah antisipatif ini dinilai sangat krusial mengingat sebagian besar negara tujuan internasional menerapkan regulasi ketat yang mensyaratkan masa berlaku minimal paspor selama enam bulan terhitung sejak tanggal kedatangan pengunjung.
“Sinkronisasi data antarinstansi serta percepatan implementasi teknis di lapangan merupakan prioritas utama demi menjaga stabilitas dan akuntabilitas publik.”
Dinamika Regulasi dan Keterangan Otoritas Terkait
Dalam penjelasan resminya, otoritas keimigrasian menekankan bahwa prosedur penggantian paspor dikelompokkan berdasarkan tahun penerbitan dokumen lama guna memastikan validitas data. Bagi pemegang paspor yang diterbitkan pada tahun 2009 dan setelahnya, persyaratan administratif tergolong sangat sederhana, yakni hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) serta paspor lama yang hendak diganti.
"Pemanfaatan aplikasi M-Paspor merupakan wujud transformasi pelayanan publik berbasis digital untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, sekaligus memastikan standar operasional prosedur keimigrasian tetap berjalan akuntabel dan transparan," ujar pejabat berwenang di lingkungan Ditjen Imigrasian. (ILH)
Menu Rubrik Posnusa