JAKARTA, POSNUSA.com β Kompleksitas regulasi intersepsi dan pengamanan komunikasi rahasia di Indonesia kembali mendominasi diskursus publik menyusul kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, sehingga memicu desakan mendesak bagi parlemen dan pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Khursa Penyadapan guna menutup celah hukum serta melindungi privasi warga negara.
Isu krusial ini mencuat ke permukaan setelah aparat penegak hukum mengumumkan penahanan terhadap tiga perwira tinggi Polri yang diduga terlibat dalam aksi penyadapan tanpa prosedur resmi terhadap sejumlah nomor komunikasi strategis, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Meskipun perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan intensif dan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, insiden ini membuka kotak Pandora terkait rapuhnya standarisasi pengawasan dan pelaksanaan intersepsi di berbagai institusi negara yang selama ini beroperasi berdasarkan undang-undang sektoral yang terfragmentasi.
Landasan hukum terkait penyadapan di Indonesia sejatinya tersebar dalam berbagai instrumen perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, tindakan memperoleh informasi atau komunikasi seseorang secara rahasiaβseperti mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi elektronik tanpa izinβdikategorikan sebagai pelanggaran berat apabila dilakukan secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 258 KUHP.
Dinamika Regulasi dan Keterangan Otoritas Terkait
Pemerintah dan DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) terus mengevaluasi urgensi harmonisasi regulasi menyusul belum adanya satu payung hukum terpadu yang secara khusus mengatur mekanisme penyadapan nasional. Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) secara tegas telah mengamanatkan pembentukan undang-undang khusus mengenai penyadapan untuk menyeragamkan prosedur perizinan, batas waktu, pengawasan, hingga penyimpanan data hasil intersepsi.
Penyadapan bukan instrumen yang sepenuhnya dilarang, melainkan tindakan luar biasa yang mutlak memerlukan dasar kewenangan sah, tujuan penegakan hukum yang terukur, serta mekanisme pengawasan ketat demi menjunjung tinggi hak privasi warga negara yang dijamin Konstitusi,
Dalam praktiknya, kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara saat ini hanya dimiliki oleh institusi tertentu berdasarkan mandat undang-undang sektoral, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kejaksaan. Kendati demikian, batasan objek, prosedur permohonan, dan mekanisme pengawasan antarlembaga tersebut kerap menunjukkan disparitas yang signifikan, sehingga membuka potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu yang memanfaatkan akses teknologi informasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Tinjauan Dampak Sosial-Ekonomi dan Implikasi Kebijakan
Dari perspektif sosiologi hukum dan tata kelola pemerintahan, ketiadaan undang-undang khusus penyadapan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas institusi negara. Hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menuntut adanya keseimbangan proporsional antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan intervensi sewenang-wenang.
Komparasi dengan yurisdiksi negara lain menunjukkan bahwa standarisasi penyadapan ketat umumnya melibatkan pengawasan yudisial independen atau lembaga pengawas khusus untuk mencegah intersepsi liar. Oleh karena itu, percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan di parlemen menjadi agenda mendesak guna merumuskan batasan operasional yang transparan, menetapkan sanksi administratif dan pidana yang tegas bagi pelaku penyadapan ilegal, serta memastikan seluruh data hasil intersepsi dikelola dengan standar keamanan siber tingkat tinggi demi menjamin stabilitas keamanan nasional secara berkelanjutan. (NSA)