JAKARTA, POSNUSA.com — Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya, resmi mengusulkan perubahan paradigma pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menempatkan persoalan masyarakat sebagai titik sentral penelitian dan pendidikan. Inisiatif ini tertuang dalam draf Cetak Biru Perguruan Tinggi Berdampak 2045 yang disusun oleh Forum Rektor Indonesia (FRI) guna menyelaraskan visi pendidikan tinggi dengan kebutuhan nyata bangsa.Membalik Alur Tri DharmaKetua Forum Rektor Indonesia, Garuda Wiko, menegaskan bahwa perubahan mendasar diperlukan agar perguruan tinggi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selama ini, alur Tri Dharma cenderung bersifat linear dari pendidikan, penelitian, lalu pengabdian, namun kini diusulkan untuk dibalik menjadi pengabdian sebagai pemantik utama.Kalau kita bicara tentang berdampak, alur utamanya harus dibalik, mulai dari pengabdian kepada masyarakat untuk memotret persoalan nyata, baru diturunkan menjadi penelitian dan memperkaya pendidikan di kelas. Dengan begitu, ilmu dan prasarana riset yang disiapkan akan bekerja jauh lebih presisi.Saat ini, cetak biru tersebut masih dalam tahap penyusunan narasi kualitatif sebelum nantinya diturunkan ke dalam target kuantitatif yang terukur. Langkah strategis ini juga telah diselaraskan dengan visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta arahan Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul dan berdaya saing global.
Langkah strategis ini menandai komitmen otoritas terkait dalam mengawal kepastian arah kebijakan di tengah dinamika sektoral yang kian berkembang pesat di tingkat nasional maupun daerah.
Dinamika Regulasi dan Keterangan Otoritas Terkait
“Sinkronisasi data antarinstansi serta percepatan implementasi teknis di lapangan merupakan prioritas utama demi menjaga stabilitas dan akuntabilitas publik.”
Dinamika Regulasi dan Keterangan Otoritas Terkait
"Sinkronisasi data antarinstansi serta percepatan implementasi teknis di lapangan merupakan prioritas utama demi menjaga stabilitas dan akuntabilitas publik."
Dinamika Regulasi dan Keterangan Otoritas Terkait. (ILH)
Menu Rubrik Posnusa